Gubernur Himbau Seluruh Pejabatnya Lapor LHKPN

 RADIO KARAWANG,  07-11-2016 15:38:28

  

ahmad-heryawan

 

LAZUARNEWS. Pelaporan harta kekayaan merupakan sebuah kewajiban, dimana hal tersebut mengacu pada :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam peryataaannya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mewajibkan setiap pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Jika himbauannya tersebut tidak digubris, Gubernur Jawa Barat mengakui tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas bagi pejabat tersebut.

Dirinya Menyatakan bahwa “Kita kasih waktu dua minggu ke depan untuk melaporkan LHKPN. Kalau dua minggu enggak selesai kita kasih sanksi,” ujarnya

Hal tersebut diutarakan usai menggelar Sawala Ecovillage Citarum Bestari di Lapangan Sepakbola Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung, Jumat (4/11/2016).

Selama ini, berdasarkan Pasal 20 UU No 28 Tahun 1999, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi administratif dapat berupa pemotongan gaji hingga penundaan promosi.

Ditegaskannya adalah sebuah keharusan bagi pihaknya terus mendorong seluruh pejabat di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan LHKPN ke lembaga anti rasuah tersebut.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan pejabat Pemprov Jabar mengisi atau melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK baru 60 persen.

Dari total jumlah wajib LHKPN di lingkungan Pemprov Jawa Barat ialah sebanyak 188 orang, saat ini masih ada 79 orang atau 42,2 persen yang belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Iwa Karniwa selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat menuturkan, bahwa pihaknya sudah memerintahkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat untuk menyisir pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

“Jadi kami akan melakukan update dan lapor ke KPK,” ujarnya.

Lanjutnya, apabila hasil penyisiran oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat selesai, maka dalam waktu dekat penyampaian LHKPN oleh 79 pejabat bisa selesai dalam waktu dekat.

Adapun targetnya menjelang pengumuman di 9 Desember 2016 oleh KPK nanti, maka tingkat kepatuhan sudah mencapai 95 persen.

Namun, sejauh ini Iwa mengakui belum mengetahui siapa saja beberapa pejabat seperti eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional yang masih belum melaporkan, termasuk sejumlah PNS di Dispenda Jawa Barat.

“Tentunya kami akan melacak satu persatu, sampai nama dan jabatannya, kemarin kita fokus data lama, padahal data mutasi terbaru sudah ada,” pungkasnya. (Heru Ag- Lazuar Team)

блендер погружнойIT ITсистемы электронногокакой планшетотзывов сайткласс лобановскийmfx brokerпроверка доменовtranslation service usaseo блогикак продвинуть сайт в google бесплатногостиницы новосибирска ценыреклама на автомобильспециалист1 системы электронного документооборотабиография апостола мунтянаnetwork cargoбесплатная медицина в германииполигонpage translator

Komentar

Counting


LATEST TUNE-IN